Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis Staf Medis Rumah Sakit

KEWENANGAN KLINIS (Clinical Privilege)

Pada dasarnya semua pelayanan medis yang terjadi di sebuah rumah sakit dan akibatnya menjadi tanggung jawab institusi rumah sakit itu sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perumahsakitan. Oleh karenanya rumah sakit harus mengatur seluruh pelayanan medis yang dilakukan oleh staf medis sedemikian rupa agar aman bagi pasien. Pengaturan ini didasarkan pada pemikiran bahwa rumah sakit berhak melarang semua pelayanan medis di rumah sakitnya, kecuali bila rumah sakit mengizinkan staf medis tertentu untuk melakukan pelayanan medis tersebut. Dengan demikian, bila seorang staf medis telah diizinkan melakukan pelayanan medis dan prosedur klinis lainnya di sebuah rumah sakit berarti yang bersangkutan telah diistimewakan dan memperoleh hak khusus (privilege) oleh rumah sakit. Hak staf medis tersebut disebut sebagai kewenangan klinis (clinical privilege).

Rumah sakit harus mengatur pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) setiap staf medis sesuai dengan kompetensinya yang nyata. Dengan demikian pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) tersebut harus melibatkan komite medik yang dibantu oleh mitra bestarinya (peer group) sebagai pihak yang paling mengetahui masalah keprofesian yang bersangkutan.

Kewenangan klinis (clinical privilege) setiap staf medis dapat saling berbeda walaupun mereka memiliki spesialisasi yang sama. Seorang staf medis dari spesialisasi tertentu dapat saja lebih kompeten daripada yang lainnya untuk melakukan jenis pelayanan medis tertentu dalam bidang spesialisasi tersebut. Dengan demikian kewenangan klinis (clinical privilege) untuk setiap spesialisasi ilmu kedokteran harus dirinci lebih lanjut (delineation of clinical privilege).

Rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) setiap spesialisasi di rumah sakit ditetapkan oleh komite medik dengan berpedoman pada norma keprofesian yang ditetapkan oleh kolegium setiap spesialisasi. Komite medik wajib menetapkan dan mendokumentasi syarat-syarat yang terkait kompetensi yang dibutuhkan melakukan setiap jenis pelayanan medis sesuai dengan ketetapan kolegium setiap spesialisasi ilmu kedokteran. Dokumentasi syarat untuk melakukan pelayanan medis tersebut disebut sebagai “buku putih” (white paper). Dengan demikian setiap rekomendasi komite medik atas kewenangan klinis (clinical privilege) untuk staf medis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena “buku putih” (white paper) tersebut mengacu pada berbagai norma profesi yang ditetapkan oleh kolegium setiap spesialisasi.

Dalam pelaksanaan di lapangan, suatu pelayanan medis tertentu ternyata dilakukan oleh para staf medis dari jenis spesialisasi yang berbeda. Setiap kolegium dari spesialisasi yang berbeda tersebut menyatakan bahwa para dokter spesialis/dokter gigi spesialis dari kolegiumnya kompeten untuk melakukan pelayanan medis tertentu tersebut. Dalam situasi tersebut komite medik menyusun “buku putih” (white paper) untuk pelayanan medis tertentu tersebut dengan melibatkan mitra bestari (peer group) dari beberapa spesialisasi terkait. Selanjutnya pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) kepada staf medis yang akan melakukan tindakan tertentu tersebut akan didasarkan pada “buku putih” (white paper) yang telah disusun bersama.

Kewenangan klinis seorang staf medis tidak hanya didasarkan pada kredensial terhadap kompetensi keilmuan dan keterampilannya saja, akan tetapi juga didasarkan pada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan perilaku (behavior) staf medis tersebut. Semua faktor tersebut di atas akan mempengaruhi keselamatan pasien baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk rumah sakit pendidikan, kewenangan klinis seorang staf medis lebih bersifat khusus, karena yang bersangkutan mempunyai tugas untuk membimbing calon / staf medis yang sedang dalam masa pendidikan. Untuk itu fakultas kedokteran berperan serta dalam menentukan kewenangan klinis seorang staf medis dalam rumah sakit pendidikan.

PENUGASAN KLINIS (Clinical Appointment)

Pada dasarnya rumah sakit harus mengatur kewenangan klinis setiap staf medis karena harus bertanggung jawab atas keselamatan pasien ketika menerima pelayanan medis. Untuk itu kepala/direktur rumah sakit harus mengatur hanya staf medis yang kompetenlah yang menangani pasien.

Dalam hal komite medik merekomendasikan seorang staf medis untuk menerima kewenangan klinis tertentu setelah dikredensial dan kepala/direktur rumah sakit dapat menyetujuinya, maka kepala/direktur rumah sakit menerbitkan suatu surat keputusan untuk menugaskan staf medis yang bersangkutan untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit. Penugasan staf medis tersebut disebut sebagai penugasan klinis (clinical appointment).

Dengan memiliki surat penugasan klinis (Clinical Appointment), maka seorang staf medis tergabung menjadi anggota kelompok (member) staf medis yang memiliki kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut. Dalam keadaan tertentu kepala/direktur rumah sakit dapat pula menerbitkan surat penugasan klinis sementara (Temporary Clinical Appointment), misalnya untuk konsultan tamu yang diperlukan sementara oleh rumah sakit. Kepala/direktur rumah sakit dapat mengubah, membekukan untuk waktu tertentu, atau mengakhiri penugasan klinis (Clinical Appointment) seorang staf medis berdasarkan pertimbangan komite medis atau alasan tertentu. Dengan dibekukan atau diakhirinya penugasan klinis (Clinical Appointment) seorang staf medis tidak berwenang lagi melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut. Mekanisme penugasan klinis (Clinical Appointment) ini merupakan salah satu instrumen utama tata kelola klinis (clinical governance) yang baik.

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan nomor  755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit