Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dengan Paradigma Baru

Rumah sakit diakui merupakan institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi (high risk), terlebih dalam kondisi lingkungan regional dan global yang sangat dinamis perubahannya. Salah satu pilar pelayanan medis adalah clinical governance, dengan unsur staf medis yang dominan. Direktur rumah sakit bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Keberadaan staf medis dalam rumah sakit merupakan suatu keniscayaan karena kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh kinerja para staf medis dirumah sakit tersebut. Yang lebih penting lagi kinerja staf medis akan sangat mempengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk itu rumah sakit perlu menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik untuk melindungi pasien. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan dan perumahsakitan.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor  755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja komite medis dirumah sakit. Peraturan Menteri  Kesehatan ini diharapkan akan meluruskan persepsi keliru yang menganggap komite medik adalah wadah untuk memperjuangkan kesejahteraan para staf medis. Sejalan dengan semangat profesionalisme seharusnya komite medik melakukan pengendalian kompetensi dan perilaku para staf medis agar keselamatan pasien terjamin.

Pemahaman “self governance” seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit dapat disalahartikan sebagai tindakan pengelolaan (manajemen) rumah sakit. Apalagi bila struktur komite medik diletakkan sejajar dengan kepala/direktur rumah sakit, maka dengan kekeliruan pemahaman “self governance” di atas dapat terjadi kesimpangsiuran dalam pengelolaan pelayanan medis. Kondisi semacam itu tentu tidak dapat dibiarkan dan harus diperbaiki.

Peraturan Menteri Kesehatan 755/MENKES/PER/IV/2011 menata kembali “professional self governance” dengan meletakkan struktur komite medis di bawah kepala/direktur rumah sakit karena di Indonesia kepala/direktur rumah sakit sampai pada tingkat tertentu berperan sebagai “governing board”. Dengan penataan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa semua isu keprofesian (kredensial, penjagaan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi) berada dalam pengendalian “governing board”. Sejalan dengan hal itu kepala/direktur rumah sakit berkewajiban menyediakan segala sumber daya antara lain meliputi waktu, tenaga, biaya, sarana, dan prasarana agar tata kelola klinis dapat terselenggara dengan baik. Kepala/direktur rumah sakit harus menjamin agar semua informasi keprofesian setiap staf medis terselenggara dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat diakses oleh komite medis. Agar tata kelola klinis (clinical governance) terlaksana dengan baik di seluruh wilayah Republik Indonesia, seluruh rumah sakit bekerja sama dalam hal akses informasi keprofesian ini melalui organisasi profesi perumahsakitan.

Lebih jauh lagi, bila komite medik menangani berbagai hal yang bersifat pengelolaan, seperti misalnya panitia rekam medis, panitia pencegahan dan pengendalian infeksi, dan panitia farmasi dan terapi, hal ini akan merancukan fungsi keprofesian dengan fungsi pengelolaan rumah sakit. Oleh karenanya dalam Peraturan Menteri Kesehatan 755/MENKES/PER/IV/2011, komite medik ditegaskan hanya menangani masalah keprofesian saja dan bukan menangani pengelolaan rumah sakit yang seharusnya dilakukan kepala/direktur rumah sakit. Kepala/direktur rumah sakit dapat membentuk berbagai panitia/pokja dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Panitia/pokja tersebut bertanggung jawab langsung kepada kepala/direktur rumah sakit.

Rumah sakit harus menerapkan model komite medik yang menjamin tata kelola klinis (clinical governance) untuk melindungi pasien. Dalam model tersebut setiap staf medis dikendalikan dengan mengatur kewenangan klinis nya (clinical privilege) untuk melakukan pelayanan medis, hanya staf medis yang memenuhi syarat-syarat kompetensi dan perilaku tertentu sajalah yang boleh melakukan pelayanan medis. Pengaturan kewenangan klinis tersebut dilakukan dengan mekanisme pemberian izin untuk melakukan pelayanan medis (entering to the profession), kewajiban memenuhi syarat-syarat kompetensi dan perilaku tertentu untuk mempertahankan kewenangan klinis tersebut (maintaining professionalism), dan pencabutan izin (expelling from the profession). Untuk melindungi keselamatan pasien, komite medik di rumah sakit harus memiliki ketiga mekanisme diatas. Fungsi lain di luar ketiga fungsi di atas dilaksanakan oleh kepala/direktur rumah sakit.

Untuk menjamin agar komite medik berfungsi dengan baik, organisasi dan tata laksana komite medik dituangkan dalam peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan 755/MENKES/PER/IV/2011. Pada prinsipnya peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) merupakan dasar normatif bagi setiap staf medis agar tercipta budaya profesi yang baik dan akuntabel.

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan nomor  755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit