Pelayanan Kegawatdaruratan

Kementerian Kesehatan mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018. Dengan diundangkannya peraturan terbaru maka seluruh rumah sakit dan unit kesehatan lainnya harus menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut.

Salah satu hak asasi manusia adalah mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan. Pelayanan kegawatdaruratan meliputi pelayanan kegawatdaruratan pada bencana dan pelayanan kegawatdaruratan sehari-hari. Pelayanan Kegawatdaruratan ini harus ditingkatkan secara terus-menerus untuk memenuhi harapan masyarakat yang selalu menginginkan kualitas pelayanan yang bermutu tinggi. Untuk mencapai pelayanan yang bermutu tinggi tersebut perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, di samping peningkatan sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tanpa meninggalkan prinsip pelayanan yang terjangkau biayanya bagi masyarakat. 

Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

Pelayanan Kegawatdaruratan meliputi penanganan kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan, intrafasilitas pelayanan kesehatan, dan antarfasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan Kegawatdaruratan tersebut sampai saat ini belum menunjukkan hasil maksimal, sehingga banyak dikeluhkan oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan. Meskipun di negara kita hampir di setiap kota terdapat fasilitas Pelayanan Kegawatdaruratan dari semua jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, namun keterpaduan dalam melayani Pasien belum sistematis.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik.

Pelayanan Kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan.  Kriteria kegawatdaruratan meliputi:

a.    mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;

b.    adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi;

c.    adanya penurunan kesadaran;

d.    adanya gangguan hemodinamik; dan/atau

e.    memerlukan tindakan segera. 

Selain kriteria di atas, Menteri dapat menetapkan kriteria gawat darurat lainnya.

Penanganan Kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan merupakan tindakan pertolongan terhadap Pasien yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Penanganan Kegawatdaruratan prafasilitas ini turut berperan penting dalam menentukan keselamatan jiwa maupun menurunkan risiko kecacatan pada Pasien. Waktu tanggap secara umum untuk tindakan penanganan Pasien trauma atau nontrauma dilakukan segera mungkin. Penanganan kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan meliputi triase, resusitasi, stabilisasi awal, dan evakuasi. Berpedoman pada respon cepat, penanganan kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada pada Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119 atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat, dan dapat melibatkan masyarakat awam dengan bantuan operator. Selain pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan, dibutuhkan pelayanan ambulans dan sistem komunikasi sebelum dibawa ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan Kegawatdaruratan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan di:

1.         Ruangan Gawat Darurat atau ruang tindakan untuk Puskesmas, Klinik, atau tempat praktik mandiri Dokter dan Dokter Gigi/tenaga kesehatan lain; dan 

2.         Instalasi Gawat Daurat untuk Rumah Sakit. Tempat Pelayanan Kegawatdaruratan tersebut berperan sebagai gerbang utama jalan masuknya Pasien.

Puskesmas rawat inap dan Klinik rawat inap harus memiliki ruang Gawat Darurat sebagai tempat Pelayanan Kegawatdaruratan. Bagi Puskesmas nonrawat inap, Klinik nonrawat inap, dan tempat praktik mandiri Dokter dan Dokter Gigi/tenaga kesehatan melaksanakan Pelayanan Kegawatdaruratan di ruang tindakan.

Pelayanan Kegawatdaruratan yang dilaksanakan di Puskesmas, Klinik, dan tempat praktik mandiri Dokter dan Dokter Gigi meliputi pelayanan triase, survei primer, survei sekunder, tatalaksana definitif dan rujukan. Sedangkan bagi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pelayanan Kegawatdaruratan meliputi pelayanan triase, survei primer, dan rujukan. Apabila diperlukan evakuasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menjadi bagian dari SPGDT dapat melaksanakan evakuasi tersebut.

Rumah Sakit dapat berfungsi sebagai tempat pelayanan akhir dalam penanganan Pasien sesuai dengan kemampuannya. OIeh karena itu sarana, prasarana, dan sumber daya Instalasi Gawat Darurat (IGD) harus memadai, sehingga mampu menanggulangi Pasien (“to save life and limb”). IGD adalah salah satu unit pelayanan di Rumah Sakit yang menyediakan penanganan awal (bagi Pasien yang datang langsung ke Rumah Sakit)/lanjutan (bagi Pasien rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain ataupun dari PSC 119), menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. IGD berfungsi menerima, menstabilkan dan mengatur Pasien yang membutuhkan penanganan kegawatdaruratan segera, baik dalam kondisi sehari-hari maupun bencana.

Bacaan:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan