sambutan

selamat datang sahabat.....

Selasa, 20 Februari 2018

Benarkah Terjadi Penolakan Pasien Miskin Oleh IGD RSUD Bangkinang?


Beberapa hari ini saya disibukkan oleh kehebohan tuduhan di media sosial pada dinding facebook seorang Ketua LSM: Dokter jaga IGD RSUD Bangkinang menolak pasien miskin. Topik ini pasti sangat menarik dan sensasional, sehingga kiriman tersebut memiliki ratusan suka, ratusan komentar dan ratusan kali dibagikan serta menarik media, perwakilan rakyat dan para pejabat pemerintah untuk menelisik masalah ini. Komentar yang muncul pada dinding facebook tersebut tidak hanya soal kasus yang dituduhkan, namun juga terhadap keseluruhan pelayanan RSUD Bangkinang sejak dahulu kala. Ibaratnya sama dengan emak-emak yang lagi marah sama anaknya, semua disebut, mulai sejak anaknya lahir sampai usianya saat emak tersebut marah. Kebayang kan, kalo emakmu lagi marah? Karena sangat sensasional, maka tentu saja menguras energi dan waktu emak-ayahnya tim alias manajer RSUD Bangkinang untuk menyelesaikan persoalan ini, mulai manajer struktural sampai manajer fungsional.

Kasus orang miskin dan pelayanan kesehatan sangat mudah dipolitisir untuk menarik simpati masyarakat. Dalam setiap kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan perwakilan rakyat dalam semua tingkat, maka topik orang miskin dan pelayanan kesehatan tentu saja memiliki prioritas yang tinggi untuk diusung. Menyadari hal ini, maka kami sebagai manajer rumah sakit pemerintah selalu berhati-hati menghadapi gabungan topik ini yang tentu saja menjadi semakin sensional, apalagi menjelang pemilu legislatif dan presiden yang tidak beberapa lama lagi akan dilaksanakan. Semua yang berkepentingan akan menunjukkan kepedulian mereka terhadap orang miskin dan pelayanan kesehatan.
Rumah sakit milik Pemerintah selalu dianggap kurang baik. Swasta selalu dianggap lebih hebat. Sama halnya dengan anggapan buatan dalam negeri kurang berkualitas dibandingkan dengan buatan luar negeri. Padahal bila kita ingin membandingkan sesuatu maka pembandingnya harus setara. Seperti anak Sekolah Dasar tentu tidak mungkin dibandingkan dengan mahasiswa Perguruan Tinggi. Begitupun Rumah Sakit Kelas C tidak mungkin dibandingkan dengan Rumah Sakit Kelas A. Jelas sudah berbeda kelas. Apakah rasional membandingkan pelayanan RS Kelas C dengan RS Kelas A, seperti membandingkan anak SMP dengan mahasiswa? Tentu saja tidak rasional.
Menindaklanjuti Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Pada Pasal 2 disebutkan:
(1)   Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
a.       Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b.      Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
c.       Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
(2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama.
(3) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.
(5) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dapat kita lihat bahwa pelayanan kesehatan memiliki tingkat sesuai dengan kemampuan pelayanan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014  tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit membedakan rumah sakit berdasarkan penyelenggaranya, bentuknya, dan jenis pelayanannya. Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Berdasarkan bentuknya, rumah sakit dibedakan menjadi Rumah Sakit menetap, Rumah Sakit bergerak dan Rumah Sakit lapangan.
 Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
Rumah sakit berdasarkan jenis pelayanannya dibedakan lagi berdasarkan klasifikasinya yaitu Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D. Penetapan klasifikasi rumah sakit didasarkan pada:
a.       pelayanan;
b.      sumber daya manusia;
c.       peralatan; dan
d.      bangunan dan prasarana.
Jenis pelayanan, peralatan, bangunan dan sarana sangat berhubungan dengan sumber daya manusia pada masing-masing klasifikasi. Tenaga yang selalu menjadi perhatian utama dari seluruh jenis tenaga kesehatan untuk rumah sakit adalah jenis tenaga medis.
Tenaga medis untuk Rumah Sakit Umum Kelas A paling sedikit terdiri atas:
a.       18 (delapan belas) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;
b.      4 (empat) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;
c.       6 (enam) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar;
d.      3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang;
e.       3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis lain;
f.       2 (dua) dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik subspesialis; dan
g.      1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut.

Tenaga medis Rumah Sakit Umum Kelas B paling sedikit terdiri atas:
a.       12 (dua belas) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;
b.      3 (tiga) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;
c.       3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar;
d.      2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang;
e.       1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis lain;
f.       1 (satu) dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik subspesialis; dan
g.      1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut.

Tenaga medis Rumah Sakit Umum Kelas C paling sedikit terdiri atas:
 a.                a.        9 (sembilan) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;
b.      2 (dua) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;
c.       2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar;
d.      1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang; dan
            e.    1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut.

Tenaga medis Rumah Sakit Umum Kelas D paling sedikit terdiri atas:
a.       4 (empat) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;
b.      1 (satu) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;
            c.    1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar.
Untuk lebih jelasnya tentang klasifikasi ini, dapat dibaca dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014  tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa rumah sakit memiliki berbagai katagori, sehingga apabila ingin membandingkan pelayanannya maka bandingkanlah rumah sakit yang setara seluruh indikator standarnya. Masyarakat harus belajar adil sejak dalam pikiran untuk menilai rumah sakit. Jangan menilai dengan kacamata kuda, menilai dengan penutup pandangan yang telah ditentukan sendiri. Masyarakat harus adil dalam membandingkan pelayanan RSUD Bangkinang dengan rumah sakit lainnya. Pembandingnya harus setara dalam semua indikator yang harus dimiliki agar perbandingan tersebut rasional. Membandingkan RSUD Bangkinag, RSUD Kelas C milik Pemerintah, harus dengan pembanding yang setara dalam semua indikatornya. Membandingkan RSUD Bangkinang dengan RS Siloam Jakarta, rumah sakit swasta Kelas A yang berstandar internasional, atau RSCM, rumah sakit kelas A milik Pemerintah dan berstandar internasional, pasti sangat tidak rasional, apalagi membandingkannya dengan Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura.
Kembali pada pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini: Benarkah terjadi penolakan pasien miskin oleh IGD RSUD Bangkinang? Untuk memahami hal ini secara rasional, maka kita harus memahami tentang Standar Pelayanan IGD. Aturan yang menjadi dasar pelayanan IGD adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit. Klasifikasi pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdiri dari :
1.  Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas A.
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas B.
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas C.
4. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas D.

RSUD Bangkinang sebagai Rumah Sakit Pemerintah Kelas C, menurut standar harus memiliki kemampuan pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II. Kemampuan pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II adalah memberikan pelayanan sebagai berikut:
1.      Diagnosis dan penanganan permasalahan pada:
A : Jalan nafas (Airway problem),
B : Pernafasan (Breathing problem) dan
C : Sirkulasi pembuluh darah (Circulation problem).
2.      Penilaian Disability, Penggunaan obat, EKG, defibrilasi (observasi HCU)
3.      Bedah cito.

Standar sumber daya manusia untuk Instalasi Gawat Darurat Level II adalah:
1.      Dokter Spsialis Bedah, Obsgyn, Anak dan Penyakit Dalam: on call;
2.     Dokter Umum (telah mendapat pelatihan kegawatdaruratan: GELS, ATLS, ACLS, dll): On site 24 jam;
3.     Perawat Kepala S1/DIII (telah mendapat pelatihan kegawatdaruratan: Emergency Nursing: BTLS, BCLS dll): jam kerja;
4.      Perawat (telah mendapat pelatihan Emergency Nursing): On site 24 jam; dan
5.      Non Medis: Bagian Keuangan, Kamtib (24 jam), Pekarya (24 jam): On site 24 jam.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit, yang termasuk dalam Diagnosa Gawat Darurat terbagi atas 9 (sembilan) jenis spesialisasi yaitu anak, bedah, kardiovaskuler, kebidanan, mata, paru-paru, penyakit dalam,  THT dan psikiatri. Karena diagnosisnya lumayan banyak, untuk menghindari tulisan ini terlalu panjang maka dapat dibaca dalam aturan tersebut.
Pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional yang ditargetkan mulai tahun 2019 telah terwujud Universal Health Coverage memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Seluruh ketentuan yang telah ditetapkan harus dipenuhi agar pasien yang dilayani dengan Jaminan Kesehatan Nasional dengan penyelenggaranya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS K) dapat disetujui klaim pembayarannya. Salah satu pelayanan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah pelayanan yang tidak sesuai prosedur. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur adalah pelayanan yang tidak sesuai dengan berbagai macam ketentuan yang berlaku.
Pasien yang meminta atau membutuhkan pelayanan rumah sakit harus mengikuti alur rujukan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, kecuali pasien gawat darurat. Pelayanan pasien gawat darurat di IGD sesuai diagnosis sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
Pasien yang disebut dalam status facebook Ketua LSM tersebut memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tentu saja terdata sebagai pasien Jaminan Kesehatan Nasional. Pasien Penerima Jamkesmas dalam era JKN disebut pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) dijamin oleh BPJS Kesehatan. Pasien tersebut memiliki surat rujukan dengan diagnosis tidak termasuk katagori gawat darurat karena kecelakaan yang dialami pasien telah terjadi 3 (tiga) tahun yang lalu. Apakah salah dokter puskesmas merujuk pasien tersebut ke IGD? Tergantung alasan dan kondisi pasien tersebut dirujuk ke IGD. Pasien dirujuk dokter puskesmas ke IGD dengan alasan sosial, namun dalam ketentuan yang berlaku tidak terdapat alasan sosial sebagai indikasi medis.  
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan pada Pasal 13, perujuk sebelum melakukan rujukan harus:
a.      melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
b.      melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
c.      membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

Komunikasi merupakan masalah yang selalu diperbincangkan dalam dunia pelayanan kesehatan. Karena pentingnya komunikasi ini maka program pendidikan dokter melakukan perbaikan kurikulum pendidikan. Hasil pendidikan dokter diharapkan dari waktu ke waktu semakin membaik. Dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012 disebutkan secara khusus tentang kemampuan komunikasi pada area kompetensi 3: Komunikasi Efektif. Kemampuan komunikasi efektif dalam SDKI sebagai berikut:
1.      Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan mudah dimengerti.
2.      Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan:
a.       Metode komunikasi oral dan tertulis yang efektif;
b.   Metode untuk memberikan situasi yang nyaman dan kondusif dalam berkomunikasi efektif;
c.       Metode untuk mendorong pasien agar memberikan informasi dengan sukarela;
d.      Metode melakukan anamnesis secara sistematis;
e.       Metode untuk mengidentifikasi tujuan pasien berkonsultasi; dan
f.       Melingkupi biopsikososiokultural spiritual.
3.      Berbagai elemen komunikasi efektif:
a.       Komunikasi intrapersonal, interpersonal dan komunikasi masa;
b.      Gaya dalam berkomunikasi;
c.    Bahasa tubuh, kontak mata, cara berbicara, tempo berbicara, tone suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari;
d.      Keterampilan untuk mendengarkan aktif;
e.     Teknik fasilitasi pada situasi yang sulit, misalnya pasien marah, sedih, takut, atau kondisi khusus; dan
f.       Teknik negosiasi, persuasi, dan motivasi.
4.      Komunikasi lintas budaya dan keberagaman:
a.       Perilaku yang tidak merendahkan atau menyalahkan pasien, bersikap sabar, dan sensitif terhadap budaya.
5.      Kaidah penulisan dan laporan ilmiah; dan
6.      Komunikasi dalam public speaking.

Ketika membaca standar kemampuan dokter untuk berkomunikasi seperti tersebut di atas, tentu masyarakat penerima pelayanan kesehatan mengharapkan seluruh dokter memiliki kemampuan tersebut. Ini menjadi evaluasi kami dalam organisasi profesi dokter untuk peningkatan kompetensi komunikasi efektif anggota sesuai standar yang berlaku. Apabila dokter puskesmas mengkomunikasikan pada dokter IGD bahwa pasien tersebut memerlukan keistimewaan pelayanan karena diurus oleh LSM, tentu keributan ini seharusnya tidak terjadi. Meskipun tidak sesuai ketentuan yang berlaku bahwa semua pasien diperlakukan sama sesuai dengan standar, kami manajer RSUD Bangkinang memilih menghindari konflik dengan orang-orang tertentu yang merasa memiliki keistimewaan untuk melakukan intimidasi terhadap tim kami yang berhadapan langsung dengan mereka.
Terdapat juga pernyataan ketua LSM yang perlu saya jelaskan dalam tulisan ini. Dalam surat yang diserahkan Ketua LSM pada kami yang juga ditembuskan pada berbagai instansi,  tertulis: “Setibanya diruang UGD pasien ditolak Dr.***** dengan alasan rekom dari puskesmas salah.” Narasi ini sesuai surat yang diserahkan pada kami, dengan penyamaran nama oleh saya. Kata-kata ‘setibanya diruang UGD’ memiliki arti pasien sama sekali tidak dilakukan prosedur apapun di IGD. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa pasien telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan tim yang bertugas.  
Terdapat perbedaan persepsi Ketua LSM dengan standar pelayanan kedokteran tentang apa yang dimaksud pemeriksaan. Ketua LSM menyatakan pasien telah diperiksa apabila telah diambil darahnya. Menurut standar pelayanan kedokteran, penegakan diagnosis dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis/anamnesa adalah suatu teknik pemeriksaan yang dilakukan lewat suatu percakapan antara seorang dokter dengan pasiennya secara langsung atau dengan orang lain yang mengetahui tentang kondisi pasien, untuk mendapatkan data pasien beserta permasalahan medisnya. Anamnesa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
  1. Auto-anamnesa yaitu kegiatan wawancara langsung kepada pasien karena pasien dianggap mampu tanya jawab.
  2. Allo-anamnesa yaitu kegiatan wawancara secara  tidak langsung atau dilakukan wawancara/tanya jawab pada keluarga pasien atau yang mengetahui tentang pasien.
Allo-anamnesa dilakukan karena:
a. Pasien belum dewasa (anak-anak yang belum dapat mengemukakan pendapat terhadap apa yang dirasakan);
b.       Pasien dalam keadaan tidak sadar  karena sesuatu;
c.        Pasien tidak dapat berkomunikasi; atau
d.       Pasien dalam keadaan gangguan jiwa.

Pemeriksaan fisik yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pemeriksaan  kondisi fisik dari pasien. Pemeriksaan fisik meliputi  :
  1. Inspeksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat/memperhatikan keseluruhan tubuh pasien secara rinci dan sistematis.
  2. Palpasi, yaitu pemeriksaan fisik dengan cara  meraba pada bagian tubuh yang terlihat tidak normal.
  3. Perkusi, yaitu pemeriksaan fisik dengan mengetuk daerah tertentu dari bagian tubuh dengan jari atau alat, guna kemudian mendengar suara resonansinya  dan meneliti resistensinya.
  4. Auskultasi, yaitu pemeriksaan fisik  dengan mendengarkan bunyi-bunyi yang terjadi karena proses fisiologi atau patoligis di dalam tubuh, biasanya menggunakan alat bantu stetoskop.

Pemeriksaan penunjang yaitu suatu pemeriksaan medis yang dilakukan atas indikasi tertentu guna memperoleh keterangan yang lebih lengkap. Pemeriksaan penunjang ini bertujuan:
  1. Terapeutik, yaitu untuk pengobatan tertentu.
  2. Diagnostik, yaitu untuk membantu menegakan diagnosis tertentu.
Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, dll. Pemeriksaan penunjang dilakukan dokter atas indikasi medis sesuai kebutuhan.
Apakah setiap penyakit membutuhkan pemeriksaan penunjang? Belum tentu. Karena tidak setiap jenis penyakit membutuhkan pemeriksaan penunjang. Jadi pernyataan Ketua LSM bahwa pasien belum diperiksa hanya karena pasien belum dilakukan pemeriksaan penunjang, menunjukkan ketidakmengertian Ketua LSM terhadap standar pelayanan medis.
Persoalan pelayanan pasien miskin ini berkembang menjadi serangan terhadap personal dokter berdasarkan asumsi. Perlu kita sadari bersama bahwa dokter bekerja di rumah sakit berdasarkan perintah Direktur. Untuk dapat menangani pasien maka dokter harus memiliki dokumen Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Ketiga dokumen ini bukan dokumen yang terbit satu kali seumur hidup, namun harus diperbarui setiap lima tahun. Untuk memperbarui dokumen tersebut maka dokter harus mengikuti berbagai kegiatan, termasuk kegiatan ilmiah untuk peningkatan ilmu dan kompetensi. Setelah memiliki dokumen tersebut maka dokter akan dilakukan kredensial oleh Komite Medik. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).  Hasil proses kredensial dikirimkan Komite Medik sebagai rekomendasi kepada Direktur untuk diberikan surat penugasan klinis (clinical appointment) dan surat kewenangan klinis (clinical privilege) kepada dokter yang lolos proses kredensial. Untuk lebih jelasnya tentang hal ini dapat dibaca dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
Serangan terhadap personal dokter tentu saja menyalahi prosedur. Seluruh pelayanan rumah sakit merupakan tanggung jawab Direktur. Apabila terdapat ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit, maka menjadi tugas Direktur untuk melakukan perbaikan sesuai ekspektasi pelanggan. Kami tentu saja menolak permintaan Ketua LSM untuk dipertemukan dengan dokter yang dituduh, kecuali Ketua LSM menghadirkan semua saksi keluarga pasien yang datang mendampingi pasien saat itu, maka kami juga akan menghadirkan semua tim yang bertugas pada saat kejadian berlangsung. Hal ini agar semua saksi dapat menyampaikan kesaksian saat kejadian tersebut. Tidak ada asumsi yang dibuat sebagai kesimpulan. Namun Ketua LSM menolak mengumpulkan semua saksi kejadian.
Terakhir, berbicara tentang bagaimana RSUD Bangkinang membantu orang miskin, tentu saja tidak muncul di media, karena orang miskin tidak menggunakan facebook dan media sosial lainnya. Kami juga tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari pasien miskin atau masyarakat luas. Kami hanya membutuhkan balasan dari Allah, Tuhan semesta alam. Biarlah Allah yang membalas semua upaya tim, seperti dokter dan tenaga lainnya yang membayarkan biaya darah untuk pasien yang perlu ditranfusi namun tidak punya keluarga dan tidak punya uang, seperti dokter IGD yang menelfonku hanya untuk meminta persetujuan menggratiskan orang miskin yang datang ke IGD dan tidak memiliki jaminan kesehatan, seperti petugas yang berurusan ke kantor lain untuk melengkapi dokumen pasien miskin yang tidak mengerti bagaimana berurusan ke kantor pemerintah, seperti kepala ruangan atau case manager yang muncul ke ruang kerjaku hanya untuk meminta saya menyetujui menggratiskan pasien rawat inap yang tidak punya uang dan tidak memiliki dokumen kependudukan, seperti tim yang tetap dengan sabar melayani orang terlantar yang berbulan bahkan ada yang sampai lebih dua tahun kami mengurusnya tanpa dibayar. Biarlah Allah yang menjadi saksi semua upaya yang telah dilakukan tim untuk membantu orang miskin. Kami hanya berharap doa dari orang miskin agar kami semua selalu sehat dan kuat untuk bekerja sehingga lebih banyak orang yang membutuhkan yang dapat kami tolong. *****